Telegram [telegramgeeks]Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan aplikasi percakapan Telegram sulit disadap dan banyak digunakan oleh teroris untuk wadah berkomunikasi. Kecanggihan Telegram ini, kata Tito, memicu terjadinya bibit teroris 'lone wolf' alias teror seorang diri.
Tito mengatakan, aplikas Telegram tersebut memiliki beberapa keunggulan dari aplikas percakapan lainnya. Yang paling utama yakni percakapan di media itu tidak bisa disadap. Akibatnya, banyak yang memanfaatkan aplikasi ini untuk menyebarkan paham yang radikal yang tidak dideteksi oleh pihak keamanan.
"Mereka (teroris-red) semua berkomunikasi dengan Telegram, karena banyak fitur. Satu di-enkripsi, sehingga sulit untuk disadap. Dan kedua mampu menampung grup sampai 10 ribu, dan mampu menyebarkan paham-paham di sana," kata Tito saat ditemui usa acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Akibatnya, kata Tito, banyak terjadi pendoktrinan melalui aplikasi Telegram tersebut, tanpa melakukan tatap muka. Penyebaran paham ini disebut Tito sebagai 'lone wolf radicalitation'.
"Akhirnya terjadilah sekarang fenomena yang disebut dengan lone wolf self radicalitation, yaitu radikalisasi melalui media online termasuk Telegram. Jadi tidak perlu ketemu-ketemu lagi," katanya.
Tito juga mengatakan, pemblokiran tersebut juga merupakan salah satu usulan dari Polri, yang berasal dari hasil analisa intelijen yang cukup lama. "Jadi sekarang ini ya perubahan dan kita sudah berkali-kali menyampaikan terorisme pada dasarnya ada dua macam, yang satu terstruktur, yang kedua tak terstruktur. Maka kita kekuatan intel yang jadi nomor 1, yaitu untuk memetakan struktur mereka sampai sedetil-detilnya, memonitor dan melakukan tindakan untuk mencegah atau kalau sudah terjadi bisa diungkap," katanya.
"Yang kedua, non struktur yang tadi disampaikan leaderless jihad, jihad tanpa pemimpin atau self radicalitation atau lone wolf," tambah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini.
Dimanfaatkan Banyak Teroris
Pemerintah memutuskan untuk memblokir aplikasi percakapan Telegram. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pemblokiran tersebut karena aplikasi yang dibikin pemuda dari Rusia tersebut banyak digunakan oleh teroris.
Tito mengatakan, aplikasi percapakapan tersebut banyak digunakan oleh teroris, terutama saat melakukan aksi teror di berbagai tempat di Indonesia.
"Pemblokiran Telegram ini lebih banyak karena sistem komunikasi ini banyak digunakan oleh teroris, mulai dari kasus-kasus sebelumnya seperti kasus bom Thamrin Jakarta, kemudian di Medan, di Bandung, kemudian mereka semua berkomunikasi dengan Telegram," kata Tito saat ditemui usa acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Tito mengatakan, aplikasi itu dimintai karena fitur yang disediakan, terutama aplikasi ini diyakini tidak bisa di-enkrispi (disadap).
"Karena banyak fitur, satu di-enkripsi, sehingga sulit untuk disadap. Dan kedua mampu menampung grup sampai 10 ribu, dan mampu menyebarkan paham-paham di sana. Akhirnya terjadilah sekarang fenomena yang disebut dengan lone wolf self radicalitation, yaitu radikalisasi melalui media online termasuk Telegram. Jadi tidak perlu ketemu-ketmu lagi," katanya.
"Ini berbahaya karena kalau ketemu, didoktrin, itu kita akan bisa dideteksi oleh intel. Tapi kalau aplikasi berbahaya nanti tiba-tiba meledak di sana-sini," tambah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Oleh karena itu, lanjut Tito, ada beberapa cara untuk meredam peredaran paham radikalisme tersebut.
"Caranya nomor 1, kita memperkuat deteksi terhadap media online, internet, aplikasi. Yang kedua menegakkan langkah-langkah penegakan hukum. Termasuk upaya lain seperti penutupan atau kita bisa menutup jalur itu atau masuk dan menyamar. Masalahnya kalau kita menyamar, mereka mengerti teknik itu, dan salah staunya adalah melakukan atau meminta untuk penutupan. Tapi, masalah pro-kontra sekali lagi biasa, dan kita akan bahas," katanya. (jor/fjp)
Demi Keamanan Negara
Pemerintah memutuskan untuk memblokir media sosial Telegram, yang disinyalir banyak digunakan oleh kelompok terorisme. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sudah lama memperhatikan media Telegram tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk diblokir.
"Pemerintah kan sudah mengamati lama, mengamati lama, dan kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," ujar Jokowi saat ditemui wartawan usai dirinya meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Jokowi mengatakan, ada ribuan yang dikategorikan mengganggu keamanan negara yang terdapat di media Telegram tersebut.
"Kalau memang tidak hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ribuan yang ada di situ yang dikategorikan akan menganggu keamanan negara ini, menganggu keamanan masyarakat. Dan kita lihat aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram karena dianggap memuat banyak konten soal radikalisme. Pemblokiran Telegram hanya dilakukan pada versi web.
"Yang kita blokir itu pada aplikasi di web," kata Menkominfo Rudiantara di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2017).
Pada web Telegram, pihaknya mendapati banyaknya konten yang terkait dengan terorisme. Rudi menyebut ada sekitar 700 halaman terkait konten tersebut.
"Ada ajakan membuat bom, bergabung dengan organisasi teroris," ujarnya.
Salah satu alasan beberapa kelompok radikal berpindah ke Telegram adalah aplikasi pesan itu susah terlacak.
"Fitur dari Telegram banyak, yang kami tutup versi web di komputer," ucapnya. (jor/knv)
♘ detik
