News Nasional ~ JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan berbagai kebijakan yang ia ambil kerap bertentangan dengan berbagai pihak, termasuk dengan para pakar kelautan dan perikanan.
Misalnya terkait penangkapan terhadap kapal yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Kebijakan ini diceritakan Susi menuai pro dan kontra di kalangan para pakar kelautan dan perikanan.
"Awal-awal saya juga bantah-bantahan dengan pakar-pakar di WA (WhatsApp) grup," ujar Susi saat menjadi pembicara dalam acara Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).
"Itu menteri yang tidak berpendidikan katanya. Tidak tahu bahwa ZEE itu internasional zone," sambung Susi menirukan percakapan di grup WA tersebut.
Menurut menteri nyentrik asal Pangandaran Jawa Barat itu, para pakar menilai penangkapan kapal illegal fishing di ZEE justru bisa menjadi masalah internasional.
Namun menurut Susi, wilayah pengelolaan perikanan sampai batas zona ekonomi ekslusif (ZEE) adalah wilayah kedaulatan negara. Dunia melalui konvensi hukum laut atau Unclos tutur ia, juga mengakui hal itu.
Jadi menurut Susi, pengambilan ikan di dalam wilayah ZEE Indonesia sama saja dengan pencurian. Artinya Indonesia memiliki hak untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku.
Susi berpesan kepada para pakar untuk ikut mendukung dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Misalnya dengan mendukung upaya pemberantasan illegal fishing.
Bagi Susi, illegal fishing adalah salah satu problem kronis sektor kelautan dan perikanan. Bila masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka upaya pemerintah mensejahterakan nelayan bisa sia-sia sebab stok ikan akan habis dijarah para pelaku illegal fishing.
