SBOBET Indonesia - PAN dianggap membangkang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dengan banyak berbeda sikap dengan pemerintah. Atas penilaian itu, PAN mengingatkan soal koalisi tanpa syarat yang dibahas bersama Presiden Jokowi.
"Kita ingin bisa melihat bahwa PAN tertarik terhadap adanya istilah semacam koalisi tanpa syarat. Betul-betul untuk membangun bangsa dan negara tanpa ada pramagtisme apapun," ujar Wakil Ketum PAN Taufik Kurniawan dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (21/7/2017).
Taufik mengingatkan betapa tegasnya Presiden Jokowi yang melarang kader partai merangkap jabatan saat dipilih masuk ke Kabinet Kerja. Menurut Taufik, koalisi bukan hanya soal ada tidaknya kader di kabinet
"Sejak PAN bergabung kurang lebih 1,5 tahun berjalan. Itu banyak hal juga PAN sama pandangannya dengan visi misi pemerintah terutama dengan kebijakan dan UU, tidak hanya satu atau dua UU ini," ucapnya.
Taufik menyebut, saat pemerintah mengejar pengesahan UU Tax Amnesty, PAN menjadi penggerak melakukan sosialisasi. Hampir semua kebijakan ekonomi Presiden Jokowi didukung oleh PAN.
"Saya sebagai wakil ketua DPR bidang keuangan dan ekonomi sangat mengapresiasi kerja keras pemerintah dan setuju dengan kebijakan pembangunan infrastruktur presiden," kata Taufik.
"Di UU Tax Amnesty, PAN jadi motor penggerak bagaimana PAN memberi pemahaman di Komisi XI dan Banggar. PAN memberi kontribusi agar ini didukung, saya yang mimpin sidang sampe jam 12 malem," sambung Wakil Ketua DPR itu.
PAN menurut Taufik mengakui bahwa kerja pemerintah dalam bidang ekonomi sudah sangat baik. Untuk itu apabila ada satu dua hal yang tidak sependapat lalu PAN dianggap 'mbalelo', dia lalu mempertanyakan soal moto koalisi tanpa syarat itu.
"Kalau koalisi hanya diukur ada tidaknya menteri di kabinet, padahal katanya koalisi tanpa syarat, ya kita kembalikan ke pemerintah," tutur Taufik.
Saat ditanya apakah PAN masih tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah, dia tak menjawab gamblang. Taufik hanya memastikan PAN tetap mengapresiasi pencapaian yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.
"Secara filosofis, PAN ini sangat apresiasi kinerja dan hormati pak Jokowi sebagai presiden. Jadi semua tergantung pak Jokowi. Kita serahkan ke beliau, itu hak prerogatif presiden. Konsideran PAN mendukung dan menghormati presiden," ujarnya.
Seperti diketahui, PAN tidak sependapat dengan pemerintah soal Perppu Ormas dan UU Pemilu. Bahkan dalam pengambilan keputusan UU Pemilu, PAN walk out dari sidang paripurna DPR.
AFILIASI :
