"Nggak perlu, bukan tugas pemerintah itu. Tugas pemerintah ini bikin infrastruktur, suruh rakyat kenyang, suruh orang berpendidikan supaya orang makin cerdas, makin rasional dan ilmiah sehingga pemikiran radikal dan yang tidak cerdas makin pintar," ujar Fahri seusai menghadiri survei Indo Barometer di Hotel Harris, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (20/5/2018).
"Ngapain dia pikir ngatur-ngatur si ini boleh ceramah, si itu nggak boleh ceramah?" cetus Fahri.
"Sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan, kalau ulama ada di majelis ulama, ada serikat asosiasinya. Jangan negara mau mengontrol pikiran orang," ujar Fahri.
Sebelumnya, Kemenag menerangkan merilis 200 penceramah untuk melayani masyarakat terkait daftar penceramah. Nama-nama ini akan bertambah.
"Itu rilis awal, kami update berikutnya," ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag, Muhammadiyah Amin saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (19/5). [detikcom]