Yusril menilai pemerintah Joko Widodo bisa mengalami hal serupa yang kemungkinan bisa lebih dahsyat dari krisis 1998 karena utang-utang yang tidak terkontrol seperti saat ini.
"Pak Harto yang pemerintahnya kuat dan didukung intelektual kelas satu di jaman itu toh nggak bisa bertahan juga, apalagi pemerintah sekarang ini," ujar Yusril dalam diskusi "Mega Skandal BLBI Perlukan Dibuka Kembali" di ILC TVone, Selasa malam, 10 Juli 2018.
Terkait dengan kasus yang menyeret kliennya, Syafruddin Arsyad Temenggung, menjadi terdakwa, Yusril menilai sebagian besar dalam dakwaan KPK terhadap kliennya tidak terbukti.
Menurut Yusril persoalan yang terjadi adalah kliennya dituntut atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 terkait SKL BLBI, padahal audit 2002 dan 2006 BPK menyatakan tidak ada penyimpangan dalam penerbitan SKL.
Ia juga menegaskan bahwa audit BPK tidak berlaku surut sehingga kebijakan yang diambil dari hasil audit BPK sebelumnya tidak dapat dituntut.
"Audit BPK 2002 dan 2006 tidak ada apa-apa layak, dan tidak ada kebijakan yang diambil oleh ketua BPPN tanpa persetujuan KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan). Jadi yang menyatakan SKL itu keputusan KKSK juga yang dilaksanakan oleh Syafruddin. Audit 2017 itu atas permintaan KPK," ujar Yusril.
Berikut videonya: