Polisi hingga berita ini diturunkan tak kunjung memberi klarifkasi. Korps Bhayangkara terkesan saling lempar tanggung jawab mengenai siapa yang berwenang memberi penjelasan soal kasus yang menjerat pentolan Front Pembela Islam tersebut. Pengamat politik dari Indo Riset, Bawono Kumoro, menilai penghentian penyidikan kasus yang menjerat Rizieq dan Firza merupakan konsekuensi politik dari pertemuan sejumlah anggota Persaudaraan Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo di Bogor, 22 April silam. Menurutnya, langkah kepolisian menerbitkan merupakan akomodasi politik dari Jokowi untuk mendapatkan kentungan balik dari Rizieq. "Kalau benar, SP3 ini adalah sebagai konsekuensi dari pertemuan kelompok 212 dengan Jokowi beberapa bulan lalu. Ada semacam akomodasi politik dari pihak jokowi selaku pemegang kekuasaan, lalu ada timbal balik dari Rizieq Shihab," kata Bawono saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Sabtu (16/6). Bawono menaksir timbal balik yang dibutuhkan dari Rizieq tersebut terkait dengan rencana Jokowi maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Menurutnya, Jokowi berusaha mengantisipasi gerakan Persaudaraan Alumni 212 yang telah bertransformasi menjadi kelompok sosial politik di luar parlemen pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017. Jokowi tak mau ada batu sandungan jelang Pilpres 2019. Bawono berpendapat, Jokowi telah belajar dari peristiwa yang menimpa mantan rekannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berhasil dijungkalkan oleh gerakan Rizieq dan kelompoknya. "Jokowi berusaha mencoba melihat gerakan ini jangan sampai gerakan ekstra parlementer yang tidak punya kursi di parlemen ini bisa menjadi batu sandungan," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, langkah ini pun perlu diambil Jokowi untuk mereduksi tuduhan bahwa pemerintahannya anti terhadap sejumlah kelompok berlatar belakang agama Islam. Menurut Bawono, langkah ini penting meskipun Pemerintahan Jokowi dikenal dekat dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. "Jokowi coba mengantisipasi agar kelompok konservatif yang sebenarnya tidak punya dukungan elektoral di parlemen ini agar tidak jadi batu sandungan, minimal tidak mengganggu perjalanan dia di 2019," ucap Bawono.
Dia pun berpendapat, langkah pemberian SP3 kepada Rizieq ini merupakan kabar buruk bagi partai oposisi pemerintah, Gerindra dan PKS. Menurutnya, pemberian SP3 ini berpotensi membuat sikap Rizieq dan kelompoknya melunak dan memecah dukungan politik jelang Pilpres 2019.
"Artinya kalau SP3 itu dikeluarkan terbuka kemungkinan (Persaudaraan Alumni) 212 dan FPI melunak pada Jokowi dan kalau melunak artinya ada dukungan sedikit demi sedikit," ucap dia.
Rizieq dalam pernyataan terbukanya telah menghaturkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Polri, atas penerbitan SP3 kasus yang menjeratnya.
"Akhirnya, kepada pemerintah Republik Indonesia khususnya Kepolisian RI, kami sampaikan apresiasi dimana mereka telah menyampaikan secara langsung surat SP3 tersebut kepada pengacara kami untuk disampaikan langsung kepada saya di kota suci Mekah al Mukaramah," kata Rizieq dalam video yang diunggah Front TV tertanggal 15 Juni 2018 di akun Facebook dan Youtube-nya.
Dalam video itu Rizieq juga mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, serta Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. "Saya serukan seluruh bangsa Indonesia apa pun agamanya, apa pun bangsanya, apa pun sukunya, apa pun golongannya, apa pun partainya, mari kita bersama-sama menjaga suasana kondusif dan sama-sama kawal Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 berjalan adil, jujur, dan penuh amanat," ujar Rizieq. Bagaimanapun, kabar SP3 kasus percakapan mesum itu masih sebatas klaim sepihak dari Rizieq. Pihak Istana malah mengaku baru mau berembuk membahas tentang kabar SP3, alih-alih meminta klarifikasi dari Polri. Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pertemuan itu akan berlangsung di Istana Bogor pada Sabtu (16/6) pukul 08.00 WIB, sesuai informasi dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Rizieq Shihab mengapresiasi pemerintah atas penerbitan SP3 kasus dugaan percakapan mesum. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)Dalam video itu Rizieq juga mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, serta Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. "Saya serukan seluruh bangsa Indonesia apa pun agamanya, apa pun bangsanya, apa pun sukunya, apa pun golongannya, apa pun partainya, mari kita bersama-sama menjaga suasana kondusif dan sama-sama kawal Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 berjalan adil, jujur, dan penuh amanat," ujar Rizieq. Bagaimanapun, kabar SP3 kasus percakapan mesum itu masih sebatas klaim sepihak dari Rizieq. Pihak Istana malah mengaku baru mau berembuk membahas tentang kabar SP3, alih-alih meminta klarifikasi dari Polri. Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pertemuan itu akan berlangsung di Istana Bogor pada Sabtu (16/6) pukul 08.00 WIB, sesuai informasi dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Lepas dari urusan SP3, Bawono berharap Jokowi tidak memberi akomodasi terhadap Rizieq dan kelompoknya secara berlebihan. Menurutnya, akomodasi secara berlebihan akan membesarkan kepala kepala kelompok di luar parlemen yang tidak memiliki kekuatan elektoral besar.
Selain itu, menurutnya, pemberian akomodasi terlalu besar kepada Rizieq dan kelompoknya juga berpotensi menimbulkan gejolak di internal koalisi partai politik pendukung Jokowi.
"Perlu diantisipasi juga akomodasi ini tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar akan membesarkan kepala kelompok ini. Padahal mungkin saja mereka tidak terlalu besar kekuatan elektoralnya karena mereka kekuatan di luar parlemen," ujarnya.[cnn]